BANJARBARU – Semangat pembenahan birokrasi terus digelorakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Bertempat di Grand Qin Hotel Banjarbaru, hari ini Jumat (30/1/2026), Inspektorat Daerah menggelar agenda penting berupa Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI).
Meski sempat mengalami penyesuaian jadwal, acara resmi dibuka pada pukul 14.00 WITA oleh Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Edi Prasetia. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Memasuki agenda inti, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tampil sebagai unit
kerja pertama yang memaparkan progres pembangunan Zona Integritas mereka.
Sebagai salah satu garda terdepan pelayanan publik, kesiapan DPMPTSP menjadi
sorotan utama dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Sesi evaluasi ini berjalan cukup
dinamis dengan adanya pendampingan langsung dari tim ahli Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Untuk memastikan evaluasi
berjalan sesuai standar nasional, hadir tiga narasumber dari Kemen PANRB,
yaitu: Budi Prawira, Muhammad Hariz Ananto, Alif Fajar Sidiq.
Kehadiran para pakar ini
diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif bagi unit-unit kerja lainnya,
seperti RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, Disnakertrans, dan Disdukpencapil
yang juga dijadwalkan mengikuti proses evaluasi serupa.
Kegiatan yang dijadwalkan
berlangsung hingga Sabtu (31/01/2026) ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Tanah
Bumbu dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan bebas dari
praktik korupsi demi kenyamanan masyarakat Bumi Bersujud.
BANJARBARU – Semangat pembenahan
birokrasi terus digelorakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Bertempat di
Grand Qin Hotel Banjarbaru, hari ini Jumat (30/1/2026), Inspektorat Daerah
menggelar agenda penting berupa Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI).
Meski sempat mengalami
penyesuaian jadwal, acara resmi dibuka pada pukul 14.00 WITA oleh Inspektur
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Edi Prasetia. Dalam sambutannya, beliau
menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Memasuki agenda inti, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tampil sebagai unit
kerja pertama yang memaparkan progres pembangunan Zona Integritas mereka.
Sebagai salah satu garda terdepan pelayanan publik, kesiapan DPMPTSP menjadi
sorotan utama dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Sesi evaluasi ini berjalan cukup
dinamis dengan adanya pendampingan langsung dari tim ahli Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Untuk memastikan evaluasi
berjalan sesuai standar nasional, hadir tiga narasumber dari Kemen PANRB,
yaitu: Budi Prawira, Muhammad Hariz Ananto, Alif Fajar Sidiq.
Kehadiran para pakar ini
diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif bagi unit-unit kerja lainnya,
seperti RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, Disnakertrans, dan Disdukpencapil
yang juga dijadwalkan mengikuti proses evaluasi serupa.
Kegiatan yang dijadwalkan
berlangsung hingga Sabtu (31/01/2026) ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Tanah
Bumbu dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan bebas dari
praktik korupsi demi kenyamanan masyarakat Bumi Bersujud.