Dalam
upaya mengendalikan inflasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama
dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan berbagai instansi terkait,
mengadakan rapat koordinasi yang membahas langkah konkret pengendalian inflasi
di daerah. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, Lantai 3 Kantor Bupati Tanah Bumbu.
Rapat
ini menghadirkan pemaparan mengenai hasil pengendalian inflasi dalam satu
minggu terakhir, memberikan informasi terkini tentang kondisi perekonomian dan
langkah-langkah yang diambil. Beberapa dinas dari Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu turut hadir, termasuk Inspektorat Daerah, Bagian PSDA2P, Badan Pusat
Statistik (BPS), DKPP, Bappeda Litbang, BPPAD, BKPSDM, dan Dinas Perhubungan
(DISHUB).
Data
dari Bapanas menunjukkan bahwa inflasi pada bulan Agustus 2024 mengalami
penurunan menjadi 2,12%, sedikit lebih rendah dibandingkan bulan Juli yang
mencapai 2,13%. Penurunan ini didorong oleh stabilnya harga beberapa komoditas
pangan, termasuk beras. Untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan,
Bapanas telah melaksanakan sejumlah program strategis. Hingga saat ini,
penyaluran beras SPHP telah mencapai 1.108.685 ton atau sekitar 92,39?ri
target.
Program-program
yang dicanangkan antara lain adalah fasilitas distribusi pangan, Gerakan Pangan
Murah, kios pangan, serta penyaluran bantuan pangan berupa beras. Dalam
kesempatan ini, Deputi III Bagian Perekonomian Kantor Staf Presiden
menyampaikan pentingnya pemantauan harga berbagai komoditas. Beberapa komoditas
pangan saat ini berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP), seperti minyak
curah dan telur ayam ras. Sementara itu, daging ayam ras tercatat berada di
bawah HAP. Cabai merah dan cabai rawit berada di antara batas atas dan bawah
HAP.
Deputi
III mengingatkan agar pemantauan harga dilakukan secara bijak, agar tidak
memberatkan peternak dan petani dengan harga yang terlalu rendah, maupun
masyarakat sebagai pembeli dengan harga yang terlalu tinggi. Kegiatan ini
melibatkan partisipasi dari berbagai instansi seperti TNI, POLRI, Kementerian
Agama (Kemenag), Kementerian Pertanian (Kementan), dan lembaga lainnya,
termasuk Inspektorat Daerah dan BPS.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dicapai langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan inflasi, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan barang di wilayah Tanah Bumbu.