Inspektorat Daerah Tanah Bumbu Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah 23 September 2024
Berita

Inspektorat Daerah Tanah Bumbu Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah 23 September 2024

24 September 2024

Dalam upaya mengendalikan inflasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan berbagai instansi terkait, mengadakan rapat koordinasi yang membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lantai 3 Kantor Bupati Tanah Bumbu.

Rapat ini menghadirkan pemaparan mengenai hasil pengendalian inflasi dalam satu minggu terakhir, memberikan informasi terkini tentang kondisi perekonomian dan langkah-langkah yang diambil. Beberapa dinas dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu turut hadir, termasuk Inspektorat Daerah, Bagian PSDA2P, Badan Pusat Statistik (BPS), DKPP, Bappeda Litbang, BPPAD, BKPSDM, dan Dinas Perhubungan (DISHUB).

Data dari Bapanas menunjukkan bahwa inflasi pada bulan Agustus 2024 mengalami penurunan menjadi 2,12%, sedikit lebih rendah dibandingkan bulan Juli yang mencapai 2,13%. Penurunan ini didorong oleh stabilnya harga beberapa komoditas pangan, termasuk beras. Untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan, Bapanas telah melaksanakan sejumlah program strategis. Hingga saat ini, penyaluran beras SPHP telah mencapai 1.108.685 ton atau sekitar 92,39?ri target.

Program-program yang dicanangkan antara lain adalah fasilitas distribusi pangan, Gerakan Pangan Murah, kios pangan, serta penyaluran bantuan pangan berupa beras. Dalam kesempatan ini, Deputi III Bagian Perekonomian Kantor Staf Presiden menyampaikan pentingnya pemantauan harga berbagai komoditas. Beberapa komoditas pangan saat ini berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP), seperti minyak curah dan telur ayam ras. Sementara itu, daging ayam ras tercatat berada di bawah HAP. Cabai merah dan cabai rawit berada di antara batas atas dan bawah HAP.

Deputi III mengingatkan agar pemantauan harga dilakukan secara bijak, agar tidak memberatkan peternak dan petani dengan harga yang terlalu rendah, maupun masyarakat sebagai pembeli dengan harga yang terlalu tinggi. Kegiatan ini melibatkan partisipasi dari berbagai instansi seperti TNI, POLRI, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pertanian (Kementan), dan lembaga lainnya, termasuk Inspektorat Daerah dan BPS.

      Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dicapai langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan inflasi, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan barang di wilayah Tanah Bumbu.